Kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu gejola perdagangan global. Mahkamah Agung Amerika Serikat resmi membatalkan tarif impor yang sebelumnya diberlakukan menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional atau IEPA. Pengadilan menilai Presiden telah melampaui kewenangannya karena menerapkan tarif terhadap hampir seluruh negara di dunia. Putusan ini langsung mengguncang berbagai kesepakatan dagang bilateral yang telah dinegosiasikan Washington. Namun, Trump bergerak cepat.
Dalam pidato kenegaraan terbarunya, ia menegaskan agenda tarif tetap berlanjut. Gedung putih kemudian mengganti kebijakan tersebut dengan tarif universal 10% berdasarkan pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974 bahkan membuka peluang kenaikan hingga 15%. Situasi ini memunculkan ketidakpastian baru. Sejumlah negara yang sebelumnya memberikan konsesi demi keringanan tarif kini merasa dirugikan. Jepang misalnya telah menyepakati investasi besar namun berisiko menghadapi tarif yang sama dengan negara
lain. Respons global pun beragam. India menunda kesepakatan dagang. Uni Eropa menahan voting tarif baru. Sementara Kanada dan Meksiko mulai mengkaji dampaknya. Analis menilai perubahan dasar hukum tarif membuat kepastian perdagangan internasional semakin rapuh. Bagi pelaku usaha global, risiko meningkat karena strategi harga, rantai pasok hingga investasi harus disesuaikan dengan cepat. Dinamika perdagangan dunia kini memasuki fase baru. Bukan hanya soal tarif, tetapi juga soal kepastian hukum dan kepercayaan antar negara.
Keputusan bisnis terbaik datang dari data bukan tebakan. Mudah berlangganan bisnis insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi kontan sekarang di App Store atau Play Store. Eh
Komentar